Status Sektor Pertanian Indonesia Saat Ini

Status Sektor Pertanian Indonesia Saat Ini - Pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di dalam negeri saja tetapi juga berkaitan dengan hubungan antar negara di tataran internasional, kondisi lingkungan hidup, semakin berkurangnya luas hutan, keanekaragaman hayati di daratan maupun di laut, serta angka kepunahan sumberdaya hayati yang melebihi ambang batas. Kondisi tersebut juga diperburuk oleh perubahan iklim, polusi, pengasaman dan eksploitasi wilayah pantai. Berbagai perubahan mendasar yang terjadi pada sumber daya alam lainnya juga telah menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya dan lingkungan strategis.

1.      Usaha Pertanian

Kondisi pertanian di Indonesia  masih didominasi oleh usahatani keluarga, yang berjumlah 25.579 juta rumah tangga pertanian atau sekitar 50 persen dari jumlah rumah tangga di perdesaan. Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja sekitar 39 juta orang, yang terbesar dari seluruh sektor perekonomian. Saat ini, persoalan ketersediaan lahan untuk pertanian pangan masih merupakan salah satu faktor pembatas utama peningkatan produksi pangan dan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Pada kondisi demikian sangat wajar bila daya dukung lahan sawah dalam menyerap tenaga kerja  menjadi terbatas. Skala usaha pertanian yang diusahakan sebagian besar masih menguasai lahan di bawah 0,5 ha (petani gurem), yang proporsinya cenderung meningkat. Dengan demikian pengelolaan sistem usaha tani kedepan harus dilakukan dengan pendekatan sistem diversifikasi usaha pertanian (plurifarming) terpadu yang mengedepankan reformasi mendasar, yaitu melalui pengelolaan sistem usaha tani pada rumah tangga petani skala kecil yang dikelola secara efisien dengan skala ekonomi yang tepat. Diperkirakan  jumlah petani gurem pada tahun 2045 akan berjumlah sekitar 19 juta rumah tangga, dengan proporsi masih sekitar 46 persen dari total rumah tangga pertanian.

 

Kegiatan Usahatani

2.      Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan nasional harus berlandaskan kemandirian pangan, terutama untuk bahan pangan pokok strategis, seperti beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Ketersediaan energi dan protein dapat dikatakan telah mencukupi kebutuhan konsumsi, namun angka konsumsi pangan masih dibawah angka kecukupan gizi, karena daya beli masyarakat masih rendah. Di samping itu, dilihat dari ingkat pendapatan dan pengeluaran, akses pangan juga dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan dan rawan pangan. Permasalahan distribusi pangan lainnya yang dihadapi saat ini antara lain ; (a) terbatasnya kemampuan daerah dan masyarakat dalam mengelola cadangan pangan, (b) rendahnya efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan antar daerah dan antar pulai baik transportasi darat maupun laut, (c) perdagangan komoditas pangan strategis di pasar internasional yang tidak adil, dan (d) struktur pasar nasional yang asimetris. Untuk membangun sistem ketahanan pangan sampai dengan tahun 2045 dibutuhkan prasaranan yang efektif dan efisien dari hulu hingga hilir, melalui berbagai tahapan produksi dan pengolahan, penyimpanan, transportasi, pemasaran dan distribusi kepada konsumen. Dalam upaya memantapkan ketahan pangan dibutuhkan strategi ketahan pangan yang relevan meliputi; (1) pemantapan ketersediaan pangan berbasi kemandirian, (2) peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, (3) peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal, (4) peningkatan status gizi masyarakat, dan (5) peningkatan mutu dan keamanan pangan.

Aktivitas Petani yang menjadi faktor penentu Ketahanan Pangan 

3.      Kesejahteraan Petani

Dengan menurunnya pangsa tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian primer diharapkan akan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan menurunkan jumlah petani yang hidup dalam kemiskinan absolute, sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, yang akhirnya akan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif sama dalam sektor industri dan jasa lainnya.  Dengan demikian, ke depan sudah menjadi suatu kebutuhan dan keharusan untuk merumuskan paradigma baru pembangunan pertanian nasional yang secara mendasar dan berkelanjutan mampu meningkatkan pendapatan nasional yang secara mendasar dan berkelanjutan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kesejahteraan Petani yang masih perlu diperhatikan